Pemkot Kediri Data Daerah Kumuh, P2KKP Segera Diterapkan

Pemkot Kediri mendata kawasan kumuh setempat dan segera menerapkan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP)

Madiunpos.com, KEDIRI — Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur melalui Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) mendata daerah kumuh sebagai upaya pengentasan kawasan semacam itu sehingga menjadi lebih baik. Hasilnya sembilan wilayah Kota Kediri dikategorikan kumuh.

Asisten Koordinator Kota Bidang Komunikasi P2KKP Kota Kediri Arie Siswanto di sela-sela lokakarya dan sosialisasi P2KKP, Selasa (22/12/2015), menyebut kesembilan daerah berkategori kumuh itu bakal dibuatkan berbagai program oleh Pemkot Kediri sehingga mentas dari kondisi mempihatinkan tersebut.”Empat menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Kesembilan daerah yang masuk kategori kumuh itu adalah Kelurahan Semampir, Balowerti, Dandangan, dan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Ringinanom, Kemasan, Pakelan, Jagalan, serta Kampungdalom, Kota Kediri. Empat daerah yang disebutkan itulah yang akan diutamakan pembenahannya.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui daerah itu kumuh di antaranya dari minimnya fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), tingkat kepadatan hunian, air yang tidak layak konsumsi, masalah sampah, dan beragam indikator lainnya.

Arie mengatakan dalam pemberian program pengentasan, kesembilan daerah tersebut terbagi menjadi empat kluster, yaitu kluster Ngadirejo, Dandangan, Balowerti 24 hektare, kluster Kelurahan Pakelan, Jagalan, Kemasan, dan Jamsaran 25 hektare, kluster Kelurahan Semampir terutama tepi Sungai Brantas seluas 9 hektare, dan kluster keempat di Kelurahan Kampung Dalem 9 hektare.

Ia mengatakan saat ini Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) masih dalam tahap pendataan tentang berbagai macam kebutuhan di daerah tersebut. Sesuai dengan program, pemerintah kota ingin mengentaskan daerah itu dari kumuh.

Kebutuhan Didata
Ia mengaku belum mengetahui dengan pasti kebutuhan dalam P2KKP tersebut, sebab setiap daerah masih dalam tahap pendataan. Jika sudah, data itu akan dikomunikasikan dengan pemerintah kota dan diajukan ke pusat. "Kami saat ini masih pendataan. Dari hasil data itu, menjadi bahan perencanaan, lalu memunculkan indikasi kebutuhan program dan baru 2016 dikerjakan," ujarnya.

Arie mengatakan, program ini hampir mirip dengan PNPM Mandiri Perkotaan, namun untuk P2KKP ini lebih mengarah ke peningkatan kualitas kawasan permukiman, dengan menjadikan daerah yang semula kumuh menjadi lebih baik. Untuk PNPM Mandiri Perkotaan, setiap kelurahan bisa mendapatkan anggaran Rp75 juta sampai Rp100 juta, namun untuk P2KKP masih belum diketahui. Anggaran setiap daerah tidak sama, tergantung dengan program yang hendak dilakukan. Program itu melibatkan sekitar 32 orang yang terdiri dari koordinator perkotaan serta petugas administrasi.

Ia juga mengaku tidak khawatir program ini akan tumpang tindih dengan program lainnya, sebab sebelum direalisasikan sudah dibicarakan dengan instansi lainnya. Jika di lembaga itu ternyata sudah dianggarkan, untuk P2KKP tidak akan mengerjakan.

"Tidak akan tumpang tindih dengan program lain misalnya prodamas, sebab sebelum dilaksanakan sudah dibicarakan. Untuk itu, pentingnya sinergisitas di sini," pungkas Arie.