Pemprov Jatim Lakukan Ini Demi Pangkas Kemiskinan di Desa

Madiunpos.com, SURABAYA -- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024 Jawa Timur difokuskan pada masalah pengentasan kemiskinan terutama di wilayah perdesaan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan setelah melakukan penandatangan nota kesepahaman Raperda RPJMD di DPRD Jatim, nota tersebut akan dibawa ke Kemendagri.

Dalam penyusunan RPJMD tersebut Khofifah menargetkan penurunan angka kemiskinan di perdesaan bisa signifikan yakni turun sekitar 4%-an dalam 5 tahun ke depan.

"Angka kemiskinan di Jatim itu 10,85%, dan yang di perkotaan sudah 6,9%, lalu perdesaan itu angkanya 15,2%. Yang di perdesaan ini dalam 5 tahun terakhir ternyata stagnan karena angka kemiskinan di pedesaan cuma turun 0,7% tidak sampai 1%," ujarnya, Kamis (14/3/2019).

Dia mengatakan pemerintah ingin angka kemiskinan di perdesaan dari 15,2% itu bisa menjadi setidaknya 10,85% sama seperti posisi Jatim.

Khofifah mengatakan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemerintah akan melakukan opsi-opsi intervensi ke perdesaan.

"Kita siapkan opsi untuk intervensi tapi sekarang belum sampai detail bahasan strateginya," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov Jatim akan menggenjot Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar bisa mencapai di atas rata-rata nasional seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi Jatim yang bisa mencapai di atas rata-rata nasional.

"Sekarang IPM kita masih di urutan ke 15, jadi kita punya tekad supaya bisa di atas rata-rata nasional. Berarti kita punya tugas pada sekolah anak yang selama ini terjadi drop out di tingkat SMP kelas 2 dan yang moderat itu di SMA kelas 1," ujarnya.

Khofifah menambahkan Pemprov Jatim juga akan menyisir sekolah kejar paket yakni melalui kerja sama dengan pemkab-pemkab untuk percepatan setidaknya bisa terealisasi wajib belajar 12 tahun.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya