Pemprov Jatim Siapkan Rp2,384 Triliun untuk Hadapi Covid-19

Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan Rp2,384 triliun untuk penanganan dan penanggulangan virus corona (Covid-19).

Anggaran sebanyak itu hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan penanganan Covid-19. Antara lain seperti promotif dan preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah ini.

Menguitp siaran pers yang diterima Madiunpos.com, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Rp2,384 triliun ini setara 6,8% dari total APBD Provinsi Jatim tahun 2020.

Dinas Pendidikan Jatim Perpanjang Masa Belajar Di Rumah 2 Pekan

Menurut Khofifah, pemerintah kota dan kabupaten se-Jatim bisa mengikuti hal yang sama guna kepentingan penanganan Covid-19.

“Kalau mereka bisa mengalokasikan anggaran 6% hingga 7% dari APBD untuk penanganan Covid-19, ini akan memberikan bantalan yang kuat untuk ekonomi masyarakat Jatim,” jelas Khofifah.

Instruksi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat juga sudah menginstruksikan pemda untuk melakukan realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19. Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantalan sosial untuk mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pemkab Ponorogo Beri Bantuan Rp200.000 Per Warga Terdampak Corona

Masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun uang tunai. Pemprov Jatim juga telah melakukan perhitungan bagi masyarakat yang nanti mendapatkan bantuan sosial.

Dasar penerima bantuan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat akan dibantu melalui program bantalan sosial dari Pemprov Jatim. Jika masih ada yang belum terkaver, diharapkan pemerintah kabupaten/kota akan melapisi sehingga penerima bisa merata.

Khofifah menyampaikan pada dasarnya intervensi pemerintah pusat berbasis data dari DTKS. Baik yang berupa bantuan pangan non-tunai (BPNT). maupun dalam bentuk program keluarga harapan (PKH).

Baru 6.263 dari 16.600 Rapid Tester Terpakai, Gubernur Jatim: Gunakan Semua!

“Hari ini kita temukan fenomena baru bahwa mereka yang di kepulauan tidak bisa menjual ikan hasil tangkapannya. Padahal, mereka tidak masuk dalam DTKS,” kata dia.

Rencananya, Pemprov Jatim akan mengaver masyarakat di kepulauan tersebut dengan bantuan sosial. Selain para nelayan di kepulauan, para pengemudi ojek online yang tidak masuk di DTKS juga akan menjadi sasaran bantalan sosial.

Masyarakat perantau dan pemudik juga akan diberikan bantuan sosial dari Pemprov Jatim.

Jumlah Warga Terdampak

Khofifah memperkirakan ada 4,73 juta keluarga atau KK di perdesaan yang terdampak wabah ini. Akan tetapi yang masuk dalam DTKS hanya sebanyak 3,73 juta keluarga. Sehingga masih ada sekitar 1 juta keluarga yang belum terkaver DTKS.

Dikepung Zona Merah, Warga Kota Madiun Harus Disiplin Lakukan Physical Distancing

Sedangkan di kawasan perkotaan, tercatat ada 3,8 juta keluarga yang terdampak. Dari jumlah itu, 1 juta keluarga di antaranya sudah masuk dalam DTKS. Artinya masih ada 2,8 juta keluarga yang belum masuk DTKS.

“Ini yang tadi kami bahas intervensi dari pemerintah pusat dilengkapi dengan intervensi dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Jadi pemerintah pusat telah menambah 1,040 juta KK dari 2,8 juta KK untuk BPNT. Nah Pemprov akan menambahkan dengan bantalan sosial, baik bagi mereka yang sudah dapat dari BPNT maupun yang belum mendapatkan itu,” jelas Gubernur Jatim.