PILKADA 2018 : Gagal Dapat Rekomendasi Maju Cawali Madiun, Armaya Cabut dari Partai Demokrat

Pilkada 2018, Sekretaris DPC Demokrat Kota Madiun, Armaya, mengundurkan diri dari partai tersebut.

Madiunpos.com, MADIUN -- Sekretaris DPC Partai Demokrat yang juga Wakil Wali Kota Madiun, Armaya, menyatakan mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader partai tersebut, Kamis (11/1/2018).

Pengunduran diri Armaya ini salah satu karena gagal mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Kota Madiun 2018. Armaya merasa dirinya dan kader partainya tidak dihargai di tingkat pusat.

"Hari ini saya mengundurkan diri sebagai pengurus DPC Demokrat dan keluar dari anggota Partai Demokrat Kota Madiun," kata Armaya kepada wartawan, Kamis siang.

Armaya yang akrab dipanggil Yayak mengatakan keputusan pengunduran dirinya itu didasari berbagai pertimbangan matang. Yayak menjelaskan pertimbangan pertama ada desakan dari ketua ranting, pimpinan anak cabang, koordinator lapangan, dan para pendukungnya.

Baca:

PILKADA 2018 : Keputusan DPP Bikin Partai Demokrat Kota Madiun Gigit Jari

PILKADA 2018 : 2 Pasangan Calon Mendaftar di KPU Kota Madiun

Usulan ketua ranting dan PAC ke DPD dan DPP Demokrat agar dirinya maju sebagai calon wali kota Madiun tidak mendapatkan tanggapan. "Ada desakan dari ketua ranting, korlap, dan jajarannya. Mereka merasa partai tidak mengapresiasi usulan dari mereka kepada kadernya untuk diberangkatkan menjadi calon wali kota Madiun," kata dia.

Pertimbangan kedua, Yayak menganggap ada grand design atau konspirasi di tingkat DPD dan DPP supaya dirinya tidak maju sebagai calon wali kota melalui Partai Demokrat. "Ada konspirasi politik tingkat tinggi yang mana di dalamnya ada skenario supaya saya tidak bisa berangkat melalui jalur partai politik," kata adik mantan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, ini.

Pertimbangan ketiga, keluarga besarnya sudah tidak berpolitik lagi. Dengan tiga pertimbangan tersebut, dirinya mengaku mantap keluar dari kepengurusan maupun sebagai kader Partai Demokrat.

Lebih lanjut, Yayak mengaku sudah mengetahui gejala-gejala seperti itu akan terjadi. Bahkan sebelum proses pendaftaran calon, dirinya sudah diberi saran oleh seseorang supaya mencalonkan diri melalui jalur independen.

"Saat itu, sudah ada naga-naga seperti itu. Tetapi, karena saya punya partai, saya loyalis partai, di bawah itu tetap menginginkan saya berangkat melalui partai. Sebenarnya kalau saya berangkat melalui jalur independen enggak akan kejadian seperti ini," kata dia.

Menurut Yayak, rekomendasi dari Partai Demokrat dan keputusan berkoalisi dengan PDIP terlalu dipaksakan. Padahal, Partai Demokrat memiliki tujuh kursi dan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Menurut pribadi saya terjadi kawin paksa antara merah dan biru. Kawin paksa pasti dampaknya tidak baik. Kita lihat nanti di Pemilu 2019, siapa yang menjadi korban, yang menang siapa, yang mendapat keuntungan siapa," terang dia.

Mengenai sikapnya setelah mengundurkan diri, Yayak mengaku belum tahu akan memberikan dukungan kepada siapa di Pilkada Kota Madiun. Namun, dia berpesan kepada pendukungnya untuk tidak golput saat pencoblosan.

Dia mengakui memang kecewa dengan keputusan DPP Demokrat yang tidak memberikan rekomendasi terhadap dirinya dan justru memberikan rekomendasi kepada orang di luar partai. Meski demikian, dia hanya kecewa sesaat.

"Itu sudah keputusan partai kok. Saya hanya kecewa lima menit setelah rekomendasi itu keluar. Kalau saya terus kecewa, keliru itu," kata dia.

Dia menyampaikan saat ini akan berkonsentrasi untuk mengawal program pemerintahan Kota Madiun hingga 2019 nanti. Pada Pilkada Kota Madiun 2018, Partai Demokrat mengusung Maidi dan Inda Raya. Pasangan calon ini diusung lima parpol yaitu PDIP, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP.