Survei Polmatrix Indonesia: Publik Minta Pilkada 2020 Ditunda

Ilustrasi Pilkada. (Antara)

Madiunpos.com, MADIUN -- Hasil survei Polmatrix Indonesia menemukan mayoritas publik menghendaki Pilkada 2020 ditunda. Alasannya, kerumuman massa pada Pilkada dikhawatirkan menjadi sumber penularan Covid-19.

Secara terperinci, hasil survei itu menunjukkan 72,4 persen responden memilih menunda pilkada. Lalu, 12,1 persen memilih Pilkada ditunda hanya di zona berisiko tinggi.

Selain itu, ada 10,6 persen memilih Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Sisanya, 4,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

"Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden. Karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru Covid-19," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto, seperti dilansir Antara, Rabu (16/9/2020).

Dendik menjelaskan pada tahapan awal seperti pendaftaran calon sudah menimbulkan kerumunan massa pendukung. Hal serupa mungkin terjadi lagi pada masa kampanye.

Minum Urine Sapi, Pengobatan Herbal Ala India Yang Ternyata Kaya Khasiat

"Dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular. Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," ujar Dendik.

"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," sambung dia.

Pilkada 2020 digelar di 270 daerah terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tak Mau Buru-Buru, Pemkab Blitar Tunggu Jadi Kuning untuk Buka Lagi Sekolah