UJIAN NASIONAL 2016 : Sekolah di Tulungagung Dilarang Pungut Biaya UNBK

UJIAN NASIONAL 2016 : Sekolah di Tulungagung Dilarang Pungut Biaya UNBK Ilustrasi uji coba UN CBT (JIBI/Solopos/Antara/Herman Dewantoro)

    Ujian Nasional 2016 tetap dilaksanakan dengan tes berbasis komputer.

    Madiunpos.com, TULUNGAGUNG — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur melarang sekolah penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun ajaran 2015/2016 memungut biaya UNBK untuk pengadaan komputer maupun jaringan internet.

    "Tidak ada wacana untuk melibatkan orang tua ataupun wali murid utamanya untuk pengadaan perlengkapan komputer ataupun server untuk penyelenggaraan UNBK," tegas Sekretaris Dindik Tulungagung, Sugiarno di Tulungagung, Sabtu (13/2/2016).

    Ia memastikan, Dindik Tulungagung sudah meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah calon penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Sugiarno menjelaskan, semua pengadaan perangkat untuk UNBK menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan ataupun block grant.

    "Anggaran pengadaannya sudah tersedia, bukan dari orang tua atau wali murid," tegasnya.

    Sugiarno memberi gambaran, sekolah calon penyelenggara UNBK yang sudah diusulkan maupun mendapat rekomendasi mayoritas sudah memiliki perangkat komputer memadai. Kalaupun ada kekurangan, kata dia, penyediaan tambahan bisa diambil dari cadangan yang dimiliki sekolah.

    "Tidak ada wacana pembebanan biaya pengadaan komputer untuk UNBK kepada wali murid atau orang tua siswa," ulangnya.

    Namun Sugiarno mengakui, pihaknya sudah mendengar adanya wacana pungutan dengan besaran tertentu kepada siswa calon peserta UNBK dengan dalih penyediaan fasilitas komputer, server, serta jaringan interner sekolah. "Kami memang sempat dengar informasi itu, dan sekarang sedang diselidiki kebenarannya," kata dia.

    Sementara, Ketua LSM Bintara, Ali Shodiq mendesak dindik tegas jika memang menemukan sekolah nekat melakukan pungutan UNBK. "Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan UNBK. Pemerintah pusat juga menyorot hal itu. Bahkan sekolah yang terbukti, bisa masuk 'black list' (daftar hitam)," kritik Ali.



    Editor : Rahmat Wibisono

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.