Waduh! 253 Demonstran yang Ditangkap Polrestabes Surabaya 216 adalah Pelajar

Madiunpos.com, SURABAYA - Sebanyak 216 dari 253 demonstran yang ditangkap Polrestabes Surabaya seusai demonstrasi menolak pengasahan omnibus law yang rusuh pada Kamis (9/10), merupakan pelajar.

"Total kemarin yang diamankan di Polrestabes Surabaya, termasuk yang beberapa di Grahadi ada 253," ujar Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Jhonny Eddizon Isir, kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (9/10/2020).

Isir mengatakan 253 demonstran yang ditangkap didominasi oleh anak-anak atau remaja/pelajar. Perinciannya adalah 46 orang dewasa dan 207 anak-anak atau remaja. "Anak-anak itu berarti usia 14-18 tahun," kata Isir.

Demo Tolak Omnibus Law Berlanjut di Berbagai Kota, Ricuh di Situbondo

Isir menjelaskan jika diperinci, 253 orang ini terdiri atas 216 pelajar, 13 mahasiswa, pengangguran 18 orang, dan 6 orang kelompok Anarko. Ratusan orang ini, kata Isir, ditangkap di sekitar Gedung Grahadi, DPRD , Balai Kota, dan kantor Gubernur.

"Para penyusup, perusuh, kemarin ini mengakibatkan berbagai kerugian material antara lain ada dua unit kendaraan yang terbakar, ada pos pol yang dirusak, antara lain itu," tandas Isir.

Pemkot Surabaya menyayangkan pendemo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja didominasi oleh remaja atau pelajar. Tak hanya datang dari Surabaya, pendemo juga berdatangan dari luar Kota Surabaya. Terlebih saat mereka demo menghujani batu dan botol hingga terjadi ricuh dengan aparat kepolisian.

14 Demonstran Omnibus Law di Surabaya-Malang Jadi Tersangka, 620 Dipulangkan

"Pemkot juga menyayangkan aksi yang dilakukan anak-anak. Karena harusnya mereka masih mengenyam bangku sekolah," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (9/10).

 

Tak Bisa Diprediksi

Saat ditanya isi dari UU Cipta Kerja Omnibus Law pun, jelas dia, pendemo tidak ada yang tahu. Apalagi tidak diketahui motif yang mendasari mereka melakukan demo tanpa orasi tersebut.

"Mereka tidak tahu saat ditanya apa isi UU Cipta Kerja. Ya semoga ke depan tidak terjadi lagi," ujarnya.

Hujan Batu dan Perusakan Pos Polisi Warnai Demo Omnibus Law di Pasuruan

Pihaknya bersama Satpol PP, Linmas, DKRTH, TNI dan Polri telah melakukan antisipasi untuk menjaga Kota Surabaya dari amukan massa. Namun dirinya memang tidak bisa memprediksi dan menghindari provokator dalam unjuk rasa.

"Tapi karena massa yang cenderung banyak sekali dan mohon maaf kalau ada provokasi-provokasi ini yang tidak bisa dihindari. Kami titip pesan saja kalau seandainya ingin melaksanakan aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan cara yang terkontrol, tidak emosi. Karena mau tidak mau apa yang sudah dibangun pemerintah kota ini juga uangnya dari rakyat. Bukan masalah besar kecilnya kerugian, tapi dampak sosialnya ini harus diperhitungkan," jelasnya.

Dampak sosial lainnya yakni ketika kondisi daerah itu dianggap tidak aman, justru bisa mempengaruhi roda perekonomian. Sebab orang akan berfikir dua kali bahkan tidak mau datang ke Surabaya.

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Persepsi Masyarakat tentang UU Cipta Kerja Salah

"Ini berpengaruh juga nanti. Kekondusifan daerah itu sangat penting, apa lagi Surabaya tidak memiliki sumber daya alam. Surabaya ini kota perdagangan jasa, terutama roda perekonomjan jual beli itu kan sangat diperlukan, penting untuk rakyat bisa sejahtera. Ekonomi bisa jalan ketika kondisi daerah aman," pungkasnya.