Banjir Pacitan 2017: Anggaran Kedaruratan Minim, Butuh Bantuan Pemerintah Pusat (Bagian 4-habis)
Anggaran kedaruratan di APBD Pacitan 2020 masih minim, butuh bantuan tambahan anggaran dari pemerintah provinsi atau pusat.
Madiunpos.com, PACITAN -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, Didik Alih Wibowo, mengatakan BPBD memiliki sukarelawan ribuan orang dari 42 lembaga non-pemerintah. Sukarelawan ini sudah siap diterjunkan kapan saja dibutuhkan.
"Pada saat bencana 2017 itu menjadi pengalaman yang paling penting. Kalau durasi hujan sudah lebih dari satu jam, kami sudah mengeluarkan peringatan dan melakukan pengecekan dam," jelas dia, Sabtu (11/1/2020).
BPBD Pacitan telah memetakan daerah rawan bencana. Ada beberapa kecamatan rawan banjir yakni Pacitan, Kebonagung, Arjosari, hingga Kecamatan Ngadirojo. Kecamatan rawan longsor ada di Nawangan, Kebonagung, dan Arjosari.
Didik menyampaikan ada 25 desa pesisir di Kabupaten Pacitan yang rawan terhadap tsunami. Puluhan desa itu ada di Kecamatan Pacitan, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, dan Tulakan.
Perlengkapan untuk penanganan bencana di Kabupaten Pacitan memang tidak terlalu lengkap. Terlebih anggaran kebencanaan yang dialokasikan di APBD 2020 hanya sekitar Rp1,5 miliar. Harapannya pemerintah pusat memberikan bantuan berupa perlengkapan kedaruratan bencana. Supaya penanganan bencana di Pacitan bisa lebih maksimal. (habis)
Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy
Baca Juga
- Pacitan Diterjang Banjir Bandang, Ratusan Rumah Terdampak
- Air Sungai Meluap, Dua Desa di Pacitan Diterjang Banjir
- Gempa M 4,8 Guncang Pacitan, BPBD: Tak Ada Bangunan Rusak
- Pencarian Warga Sukoharjo yang Terseret Ombak di Pantai Pacitan Dihentikan
- Warga Sukoharjo yang Terseret Ombak di Pacitan Belum Ditemukan
- Wisatawan Asal Sukoharjo Hilang di Pantai Ngiroboyo Pacitan
- Gempa M 5,2 Guncang Pacitan, Begini Penjelasan BPBD
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.