Kategori: News

Demo Tolak Omnibus Law Berlanjut di Berbagai Kota, Ricuh di Situbondo

Madiunpos.com, SITUBONDO – Demo menolak pengesahan omnibus law kembali digelar di berbagai kota di Jawa Timur, Jumat (9/10/2020). Selain di Situbondo yang berakhir ricuh, unjuk rasa juga berlangsung di Nganjuk, Bondowoso, Jombang, Bojonegoro, Pacitan, Tulungagung, dan Blitar.

Kericuhan kembali mewarnai aksi unjuk rasa menolak omnibus law di Situbondo. Ratusan mahasiswa yang menggeruduk Kantor DPRD Situbondo beberapa kali terlibat ketegangan dengan aparat. Senjata air dari kendaraan taktis water canon pun sempat ditembakkan polisi untuk memukul mundur para pendemo.

Namun nyali massa mahasiswa dari PMII Situbondo ini tak surut. Mereka kembali merengsek maju, setelah senjata air polisi itu mereda. Sambil terus berorasi, sebagian massa kembali mendekati pintu gerbang DPRD yang dijaga barikade polisi.

Akhirnya...Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta UU Omnibus Law Ditunda

Situasi mulai memanas saat massa mahasiswa mulai membakar keranda. Tahu begitu polisi bertindak cepat menyemprotkan APAR agar api tak membesar, saat bersamaan water canon juga ditembakkan ke arah pendemo.

Massa yang tidak terima mulai melempari petugas dengan beragam benda, mulai sandal, botol, batu, dan sebagainya. Namun, polisi tak membalas dan tetap bertahan di sekitar pintu gerbang DPRD Situbondo.

"Tolong sahabat-sahabat, jangan ada yang terprovokasi. Kita tetap satu barisan dan satu komando. Kita ke sini untuk memperjuangkan hak rakyat, menolak UU Cipta Kerja," teriak Mega, salah satu orator aksi lewat pengeras suara.

Antre di Polrestabes Surabaya, Orang Tua Jemput Anak yang Ditahan karena Demo

Dari aksi unjuk rasa tersebut, ada tiga mahasiswa diciduk polisi. Di antaranya bahkan nyaris dikeroyok pendemo karena diduga sebagai perusuh. Dia ditangkap dari tengah kerumunan, lalu diseret keluar hingga dibawa pihak kepolisian.

"Ada tiga orang yang diamankan. Mereka bawa senjata, ada yang bawa ruyung dan sajam. Sekarang masih dimintai keterangan," tandas Kasatreskrim AKP Agus Widodo.

 

Longmarch

Ratusan mahasiswa PMII Situbondo itu mengawali aksi dengan longmarch. Dalam perjalanan menuju Kantor DPRD, massa pendemo sempat berhenti di pertigaan Sarworini. Di tempat ini, mereka membentuk lingkaran, sambil terus berorasi dan membentangkan poster.

11 Mahasiswa Diciduk Polisi karena Demo Omnibus Law, UMSurabaya Datangi Polda Jatim

Dari sini, mereka melanjutkan aksi menuju Kantor DPRD di Jl. Kenanga. Setibanya di depan DPRD Situbondo, massa kembali berorasi dan membentangkan spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan 'Kami Tidak Akan Menyerah Jika Keadilan Tidak Dimiliki Rakyat; PMII Menolak UU Omnibus Law; Tolak Omnibus Law dan Mosi Tidak Percaya', dan sebagainya.

"Kami jelas menolak omnibus law karena tidak berpihak kepada rakyat, dan hanya menguntungkan pihak korporasi. Ini produk DPR yang tidak pro rakyat. Karena itu, akan kami lawan," teriak orator aksi.

Selama di depan Kantor DPRD, ketegangan beberapa kali terjadi antara massa pendemo dengan aparat. Ketegangan baru mereda, setelah sejumlah pimpinan DPRD Situbondo bersedia menemui mahasiswa di jalan. Bahkan Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi, dengan tegas menyatakan dukungannya kepada tuntutan mahasiswa.

Hilangkan Pikiran Tentang Bau Tak Sedap, Ternyata Inilah Manfaat Jengkol bagi Tubuh

"Kami yakin kehadiran adik-adik ke sini, ini murni untuk memperjuangkan hak dan aspirasi rakyat. Karena itu, kami menyatakan siap mendukung dan siap memperjuangkan aspirasi mahasiwa dan menolak UU Cipta Kerja. Jika lengkap, hari ini surat tuntutan ini akan kami layangkan ke perwakilan kami di DPR dan Presiden," tegas Edy Wahyudi dari atas bak terbuka.

Sebagai bukti dukungan, hampir semua pimpinan DPRD Situbondo ikut menandatangani petisi yang disodorkan mahasiswa. Ada beberapa sikap yang disampaikan dalam petisi tersebut. Antara lain, menolak UU Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan menuntut Presiden agar tidak menandatangani UU Cipta Kerja.

Poin terakhir, menuntut agar DPRD Situbondo menolak UU Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk keberpihakan terhadap masyarakar di akar rumput. Setelah petisi itu dibacakan dan ditandatangani pimpinan DPRD, massa mahasiswa pun berangsur membubarkan diri. Sebelum bubar, antara mahasiswa terlihat membersihkan sampah sisa unjuk rasa.

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Persepsi Masyarakat tentang UU Cipta Kerja Salah

 

Haryono Wahyudiyanto

Dipublikasikan oleh
Haryono Wahyudiyanto

Berita Terkini

Pegadaian Dukung Pemberdayaan Kelompok Rentan lewat Pelatihan Kemandirian Ekonomi dan Inklusi Digital

Madiunpos.com, JAKARTA — PT Pegadaian bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dua entitas dalam holding… Read More

3 hari ago

Meriahkan Tahun Baru Islam, Pegadaian Syariah Gelar Kilau Emas Muharram untuk Masyarakat Aceh

Madiunpos, LHOKSEUMAWE — Pegadaian Syariah meluncurkan program sosial-ekonomi bertajuk Kota Islami Lhokseumawe Amanah untuk Ekonomi… Read More

3 hari ago

Komitmen Jalankan Transformasi Digital, Pegadaian Catat Lebih dari 10 Juta Transaksi Digital pada Semester Pertama 2025

Madiunpos.com, JAKARTA – PT Pegadaian mencatatkan pencapaian monumental dalam perjalanan transformasi digitalnya dengan berhasil membukukan… Read More

1 minggu ago

Jangan Lewatkan, Pegadaian Galeri 24 Bagi–Bagi Emas Gratis di PRJ JIEXPO Kemayoran

Madiunpos.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan HUT Ke-498 Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar PRJ… Read More

2 minggu ago

Inovasi Baru Pegadaian: Emas Fisik Kini Bisa Langsung Jadi Tabungan Emas

Madiunpos.com, JAKARTA – Bagi yang akrab dengan dunia investasi, tentu sudah tidak asing dengan Tabungan… Read More

2 minggu ago

Pegadaian Raih The Most Innovative dan The Best CEO Future Finance Awards 2025

Esposin, JAKARTA – PT Pegadaian memborong dua penghargaan pada malam penganugerahan Innovative Future Finance Awards… Read More

3 minggu ago

This website uses cookies.