Diserang Vanuatu soal Papua, Ini Dia Para Diplomat Jagoan Indonesia di Sidang PBB

Madiunpos.com, JAKARTA -- Indonesia kembali diserang Vanuatu soal Papua di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak 2016, negara kecil itu selalu mengusik Indonesia dengan mengungkit masalah Papua melalui forum internasional di PBB. Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Dan teranyar, Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, mengungkit soal isu pelanggaran HAM, pada Sidang Minggu (27/9/2020).

Namun sejak empat tahun silam itu pula, para diplomat RI bisa membalas serangan-serangan Vanuatu. Berikut nama-nama diplomat RI itu, sebagian di antaranya merupakan anak muda, seperti dikutip dari detik.com:

Nara Masista Rakhmatia di Sidang PBB Tahun 2016

Pada 28 September 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Seperti dilansir ABC Australia pada 28 September 2016, mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Komentar itu mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia. RI menilai kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

Adalah Nara Masista Rakhmatia yang membalas serangan Vanuatu. Dia adalah seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," kata ujar wanita kelahiran 1982 itu.

Ainan Nuran di Sidang PBB Tahun 2017

Setahun kemudian, Delegasi Indonesia yang membacakan hak jawab dalam sesi debat ialah Ainan Nuran. Isu yang diangkat masih soal Papua.

Dari situs resmi Perutusan Tetap RI untuk PBB, Ainan menjabat sebagai Sekretaris III Bidang Hubungan Ekonomi I. Dia berada di bawah koordinasi Dubes RI untuk PBB, Dian Triansjah Djani.

Dia heran mengapa sejumlah negara mengembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ainan menekankan, isu tentang HAM itu lalu digemakan lagi oleh individu yang pro-separatis.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan, seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB yang dilihat pada Selasa (10/10/2017).

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoaks dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla di Tahun 2018

Di tahun 2018, Wapres RI yang langsung membalas serangan Vanuatu. Kala itu Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) 'menyindir' negara tertentu yang dianggap mendukung gerakan separatis.

Usai bicara di sidang umum PBB, JK mengungkap negara yang dimaksud adalah Vanuatu. Negara di Pasifik sisi selatan itu dianggap kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).

"Tidak boleh suatu negara untuk katakanlah tidak mengaku apa yang sudah diputuskan oleh PBB itu sendiri," jelasnya.

JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Vanuatu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut. "Kan masuknya Papua itu kan resolusi PBB, bukan keputusan Indonesia saja. Kita tegas bahwa sekali lagi berbuat itu tentu kita akan juga mempunyai satu cara untuk melawan itu," tutur JK.

Rayyanul Sangadji di Sidang PBB Tahun 2019

Indonesia menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas. Pada saat itu Vanuatu mengangkat isu Papua.

"Kami mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua," kata Tabimasmas seperti dikutip dari video di situs PBB. Dia sendiri berpidato pada Jumat (27/9/2019).

Hak jawab (right to reply) itu disampaikan oleh diplomat bernama Rayyanul Sangadji. Rayyanul menegaskan Papua adalah bagian dari Indonesia.

Indonesia balik menuding motif Vanuatu mengangkat isu Papua di PBB bukanlah dilatari kepedulian terhadap HAM melainkan karena negara itu mendukung separatisme. Rayyanul menyebut langkah provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism.

"Vanuatu ingin memberi kesan seakan-akan mendukung isu HAM padahal motif yang sebenarnya adalah negara itu mendukung agenda separatis," kata Rayyanul seperti dikutip dari video di situs PBB.

"Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab," sambungnya.

Silvany Austin Pasaribu di Sidang PBB Tahun 2020

Silvany menjabat Sekretaris Kedua untuk Urusan Ekonomi I untuk Perutusan Tetap RI di PBB, New York, AS. Silvany pernah menjadi Atase Kedutaan RI di Inggris.

Di sidang PBB tahun ini, Silvany melontarkan jawaban tegas kepada Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, yang mengungkit masalah Papua. Silvany mengatakan tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

"Ini memalukan, bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri," ujarnya tegas.

Silvany meminta Vanuatu menjalankan terlebih dahulu apa yang tercantum dalam Piagam PBB. "Sebelum hal itu dilakukan, tolong jangan menceramahi negara lain," ungkap Silvany.