HARI ANTIKORUPSI : Kejaksaan Sponsori Mahasiswa Gemakan Antikorupsi di Tulungagung

Hari Antikorupsi di Tulungagung digemakan para mahasiswa yang disponsori Kejaksaan.

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG — Puluhan mahasiswa dan pegiat antikorupsi yang disponsori Kejaksaan setempat menggelar aksi simpati membagikan bunga serta stiker bertema peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di bundaran Tulungagung Teater, Jawa Timur, Kamis (10/12/2015).

Selain membagikan bunga dan stiker ke sejumlah pengendara, kegiatan yang disponsori langsung oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung itu juga diwarnai aksi penandatanganan selembar kain putih berisi petisi gerakan melawan lupa kejahatan korupsi. Aksi mereka berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB dengan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat.

"Kegiatan ini menjadi bukti munculnya gerakan melawan lupa. Gerakan melawan lupa bahwa korupsi adalah kejahatan, dan menjadi musuh bersama masyarakat," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung Idham Chalid.

Ia menggambarkan, korupsi sebagai kejahatan yang sama seperti halnya mencuri ataupun tindak pidana lain. Melalui aksi simpati yang melibatkan puluhan mahasiswa dan komunitas kakang-mbakyu Tulungagung, lanjut dia, Korps Adyaksa berharap semangat antikorupsi bisa menular ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga upaya pencegahan ataupun penanganan korupsi mencapai hasil optimal.

Aksi simpatik tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi yang jatuh setiap 9 Desember, atau sehari sebelumnya. Dimulai dengan memasang spanduk bertuliskan peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia, para aktivis mahasiswa dan komunitas kakang-mbakyu mulai membagikan bunga mawar serta stiker kepada para pengguna jalan.

Para aktivis mahasiswa dan kakang-mbakyu itu selanjutnya bergantian membubuhkan tanda tangan berisi petisi dukungan gerakan melawan lupa. "Setiap empat bulan sekali kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam rangka penguatan semangat gerakan antikorupsi di kalangan generasi muda kita," ujar Idham.

Ia berjanji, sasaran sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi juga akan diperlebar dengan sasaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kerap menjadi objek hukum.