Ini Langkah Bupati Ponorogo untuk Tangkal Virus Corona

Madiunpos.com, PONOROGO — Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa TImur, serius mencegah persebaran virus corona atau Covid-19. Berbagai kebijakan diambil Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, supaya Kota Reyog tetap aman dan tidak terpapar corona.

Sejauh ini, tidak ada warga Ponorogo yang terkonfirmasi positif corona. Pemkab Ponorogo mencatat ada tiga orang yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), 137 orang dalam pemantauan (ODP), dan 990 orang dalam risiko (ODR).

Sejak pemerintah pusat menyampaikan ditemukannya kasus corona, Pemkab Ponorogo  dengan cepat melakukan berbagai langkah antisipasi. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni lantas membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) .

18.400 Alat Rapid Test Datang, Gubernur Jatim Minta Tes Serentak Digelar

Satgas tersebut beranggotakan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah. Selain itu ada Kepala Dinas, TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Imigrasi, Direktur Rumah Sakit, Karang Taruna, dan direktur rumah sakit swasta di Ponorogo.

Ipong juga meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga akhir Maret 2020. Namun, setelah melihat situasi dan kondisi terkait persebaran corona yang masih rawan akhirnya libur sekolah diperpanjang hingga 5 April 2020.

“Karena saat ini situasi belum memungkinkan. Ujian Nasional juga ditiadakan. Kalau memang kondisi belum memungkinkan, bisa saja waktu libur sekolah diperpanjang lagi. Untuk waktunya akan ditentukan bersama,” kata dia kepada wartawan di Rumah Dinas Bupati Ponorogo, Jumat (27/3/2020).

Wahai PKL Madiun, Wawali Inda Raya Siap Beli Makananmu Lho

Selain meliburkan sekolah, Ipong membuat edaran yang ditujukan kepada seluruh pegawai ASN maupun non-ASN dilarang keluar Ponorogo termasuk hari libur. Jika terpaksa keluar Ponorogo harus izin tertulis pimpinan.

Selain itu, apabila ada pegawai yang mengalami gejala Covid-19 wajib lapor atasan atau Puskesmas terdekat. Kebijakan tersebut mulai berlaku 23 Maret sampai 15 April 2020.

Physical Distancing

Seluruh kegiatan atau agenda yang melibatkan pengumpulan massa juga harus dibatalkan. Gedung persewaan baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta untuk sementara ditutup dan tidak boleh menggelar kegiatan. Hal ini merupakan prinsip dalam physical distancing supaya tidak terjadi kontak langsung dengan orang banyak.

Tegas! Polisi Mulai Tangkapi Warga Yang Masih Nekat Nongkrong

Ipong juga meminta kepada masyarakat untuk menunda bepergian keluar kota. Namun, jika memang itu penting harus melapor RT saat pergi maupun pulang dari luar kota.

Seluruh PNS dan non-PNS di lingkungan Pemkab Ponorogo dan pegawai BUMD yang berdomisili di Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, serta Kota Madiun melakukan kerja dari rumah atau work from home. Atau kalau mau tetap bekerja diperkenankan, pegawai tersebut harus berdomisili di Ponorogo sampai 15 April 2020. Kebijakan ini tidak berlaku untuk tenaga kesehatan di RSUD dr. Harjono, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.

“Seluruh pasar hewan di Ponorogo juga ditutup. Hal ini karena pasar hewan berpotensi mendatangkan orang dari luar Ponorogo. Bahkan mayoritas luar Ponorogo yang berjualan,” jelas dia.

Cegah Persebaran Corona, Fasum di Desa-Desa Se-Madiun Disemprot Disinfektan

Pemkab Ponorogo juga membuat pos pantau suhu badan di lokasi-lokasi yang menjadi tempat masuk Kabupaten Ponorogo. Ada tujuh pos pantau antara lain Pos Mlilir di Kecamatan Babadan, Pos Pangkal di Kecamatan Sawoo. Kemudian Pos Tugurejo di Kecamatan Slahung, Pos Biting di Kecamatan Badegan, Pos Sampung di Kecamatan Sampung. Ada pula Pos Kedung Banteng di Kecamatan sukorejo, dan Pos sukosari di Kecamatan Babadan.

“Ini merupakan bentuk kinerja pemerintah dalam melindungai masyarakat. Pemerintah itu bekerja dalam menangani wabah Covid-19. Untuk masyarakat tenang dan mematuhi aturan-aturan yang ada supaya persebaran corona bisa dicegah,” jelas Ipong. (ADV)