Jokowi Angkat Eks Anggota Tim Mawar di Kemenhan, IKOHI Jatim Kecewa

Madiunpos.com, SURABAYA - Dua eks anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto. Persetujuan itu dituangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2020.

Keduanya adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan serta Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.

Keputusan tersebut disayangkan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jatim dan Komunitas Kawan Herman-Bimo. IKOHI Jatim menilai Keputusan tersebut mencederai komitmen Presiden Jokowi dalam penegakan HAM dan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa.

Viral Pemuda di Bondowoso Ini Tiap Malam Beri Makan Kucing Liar

"Keputusan Presiden Joko Widodo itu juga makin menebalkan indikasi pengingkarannya terhadap komitmen pencarian terhadap aktivis korban penghilangan paksa, yang dia ucapkan berkali-kali pada saat kampanye Pemilihan Presiden, juga ketika bertemu langsung dengan keluarga korban," ujar Koordinator IKOHI Jatim Dandik Katjasungkana dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (26/9/2020).

Dandik mengatakan sudah 22 tahun ini para orang tua, istri, dan anak-anak keluarga korban mencari kejelasan nasib anggota keluarganya yang hilang. Sudah semua instansi yang berwenang didatangi. Pengangkatan eks anggota Tim Mawar itu, kata Dandik, melengkapi pengingkaran Jokowi yang juga telah mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Sudah hampir semua Presiden ditemui. Tiap Kamis berdiri di depan istana. Yang terakhir, bahkan keluarga korban orang hilang menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo supaya memenangkan Pemilihan Presiden demi mengadang orang yang diduga kuat sebagai pelaku penculikan.

Kampanye Pilkada Dimulai, Gubernur Khofifah Kukuhkan 6 Pjs Bupati dan Wali Kota

Penculikan Aktivis

Alih-alih memenuhi komitmennya terhadap keluarga korban dan menggelar pengadilan HAM untuk mengadili para pihak dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa. Pemerintahan Joko Widodo justru membagikan kursi kekuasaan kepada orang-orang yang terduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu itu di dalam pemerintahannya.

Dandi menerangkan Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD yang dipimpin Prabowo saat masih menjabat Komandan Kopassus. Dalam pengadilan di Mahkamah Militer, tim tersebut telah terbukti menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto pada 1998.

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Naik Jadi 73,5 Persen, Jokowi Tekankan Ini