Pemkab Banyuwangi Kembangkan Sistem Online Untuk Penyaluran Bansos

Madiunpos.com, BANYUWANGI -- Pemkab Banyuwangi mengembangkan sistem pelaporan bansos secara online untuk menyalurkan paket sembako ke warga terdampak. Secara simbolis, pendistribusian kepada warga yang melapor secara online dilakukan di Desa Setail, Kecamatan Genteng.

"Hari ini didistribusikan kepada 418 warga Kecamatan Genteng, tahap pertama selesai verifikasi. Jadi sekarang tim sibuk menyalurkan jaring pengaman resmi dari APBN, APBD Jatim, maupun APBD Banyuwangi. Sekaligus menyiapkan bansos untuk pelapor online," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (20/5/2020).

Bupati Anas mengatakan lewat sistem online tersebut, memudahkan warga untuk melaporkan dirinya sendiri. Bisa juga orang lain yang dinilai layak menerima namun belum mendapatkan bansos.

21.232 Keluarga di Ponorogo Mulai Terima BLT DD Senilai Rp600.000

"Sengaja dibikin warga bisa melaporkan orang lain, karena tidak semuanya main internet. Kalau warga lihat tetangga perlu dibantu kok belum dapat bansos, tidak perlu menyalahkan kades, gubernur, menteri, presiden. Cukup sedekah waktu dan kuota internet, enggak sampai lima menit kok proses pelaporan online ini," paparnya.

Anas menjelaskan, saat ini sudah 269.000 keluarga Banyuwangi terjangkau berbagai program sosial, mulai PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Provinsi Jatim, dan jaring pengaman Pemkab Banyuwangi.

Meski demikian, sangat dimungkinkan ada warga terdampak yang belum menerima bantuan. Hal ini mengingat dampak pandemi Covid-19 sangat dinamis dari hari ke hari.

"Sehingga warga yang belum masuk skema itu bisa lapor. Bisa milih, lapor konvensional ke kantor desa/kelurahan/kecamatan, bisa juga lapor online," ujarnya seperti diberitakan Detik.com.

Pemerintah Akan Hapus Kelas dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan

Smart Kampung

Anas mengatakan, sejak dibuka pertengahan Mei, sudah ada 5.000 warga pelapor online. Verifikasi dilakukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK). NIK disilangkan dengan basis data sistem "Smart Kampung" yang terkoneksi ke desa. Ini untuk mengetahui apakah pelapor sudah menerima bantuan atau belum. Jika belum, maka diverifikasi di lapangan.

Menurut Anas, proses verifikasi itu berjalan cepat. "Namun untuk distribusi sembakonya tentu tidak satu per satu orang. Dibikin per tahap per kecamatan biar efektif. Misal ada warga melapor tujuh hari lalu, waktu terima sembakonya bisa jadi sama dengan warga yang melapor tiga hari lalu, karena dalam satu tahap," ujarnya.

Kemendag Bongkar Skema Permainan Harga Gula oleh Distributor Nakal

Camat Genteng Firman Sanyoto menjelaskan, sampai hari ini, tercatat 1.000 warga Genteng melapor secara online. Setelah diverifikasi, yang layak mendapatkan bantuan 418 warga pada tahap pertama.

Data terus berkembang karena pelaporan terus dibuka. Untuk proses verifikasi, dilakukan langsung pihak desa. Kecamatan mengoordinasi verifikasi setiap hari oleh operator desa.

Menko PMK Muhadjir : 22 Mei 2020 ASN dan Pegawai BUMN Tetap Masuk Kerja

"Verifikasi tidak lama, kami diwanti-wanti Pemkab Banyuwangi agar prosesnya paling lama satu minggu dari warga memasukkan laporan harus tereksekusi. Sembako akan dikirimkan rutin per bulan, sembari melihat perkembangan," terang Firman.