Gelombang PHK Mulai Bergulir di Jatim, Perhotelan Paling Terdampak

Gelombang PHK di Jtm mulai berlangsung, ada ribuan karyawan yang kehilangan pekerjaan.

Gelombang PHK Mulai Bergulir di Jatim, Perhotelan Paling Terdampak Ilustrasi--Kamar hotel. Hotel merupakan salah satu sektor industri yang paling terdampak wabah Covid-19. (JIBi/Solopos.com)

    Madiunpos.com, SURABAYA -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 mulai bergulir di Jawa Timur.  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut saat ini sudah ada 29 perusahaan di Jatim yang harus merumahkan hingga mem-PHK- karyawan mereka.

    Khofifah mencatat setidaknya ada 1.923 karyawan yang kehilangan pekerjaannya karena di-PHK. Sementara jumlah karyawan yang dirumahkan lebih banyak, mencapai 16.086 pekerja.

    Dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (7/4/2020), Khofifah menjelaskan 29 perusahaan itu tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jatim. Kebanyakan perusahaan yang merumahkan atau mem-PHK pekerjanya berada pada sektor perhotelan dan perindustrian. Namun, Khofifah tak menyebutkan secara terperinci lokasi wilayah 29 perusahaan tersebut.

    Tak Jadi Sekolahan, Pemkot Madiun Siapkan Asrama Haji untuk Isolasi Pemudik

    "Satu Banyuwangi, dua Jombang, tiga Gresik. Kemudian ada di Lamongan tiga, Ngawi satu, kemudian dua Kota Blitar. Kota Batu satu. Total ada 29 perusahaan," kata dia, seperti dilansir suara.com.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan, pekerja yang termasuk dalam kategori dirumahkan bukanlah dipecat. Melainkan diliburkan perusahaan.

    "Jadi mereka dirumahkan atau disebut dengan diliburkan. Banyak yang dirumahkan tapi belum di PHK. Untuk yang dirumahkan kami sampaikan ke Kemenaker untuk dapat program prakerja, dapat insentif," jelasnya.

    Tingkat Kematian Kasus Corona di Sidoarjo Tinggi, Total 10 Orang Meninggal

    Emil juga mengakui jika di sektor perhotelan merupakan sektor yang paling terdampak. Saat ini saja okupansi hotel merosot tajam, terutama di Banyuwangi dan Batu.

    "Saat ini Pemprov mengupayakan pemberian insentif dengan mengusulkannya ke Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemenaker)," kata mantan Bupati Trenggalek itu.

    Krisis Moneter

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu mengungkapkan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19) lebih kompleks dibandingkan dengan krisis pada tahun 2008-2009 dan 1997-1998.

    Selain Menyegarkan, Mandi Air Dingin Dapat Tingkatkan Kekebalan Tubuh

    "Saya sampaikan Covid-19 jauh lebih kompleks dibandingkan krisis keuangan 2008-2009," kata Sri Mulyani, Senin (6/4/2020), seperti dikutip detik.com.

    Dia menjelaskan dampak kompleks Covid-19 terhadap ekonomi dikarenakan tidak ada faktor utama di sektor keuangan yang menjadi penyebab. Dan Tidak ada yang mengetahui kapan bencana virus ini selesai.

    "Karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara. Dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar," jelasnya.

    Bupati Ponorogo Minta RS Swasta Ikut Sediakan Ruang Isolasi Corona

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut krisis ekonomi pada tahun 2008-2009 disebabkan oleh lembaga keuangan dan korporasi yang bangkrut.

    "Ini tidak ada jangkar, karena tidak tahu kapan Covid berhenti. Apakah sudah setelah puncak mengerikan atau dalam situasi lebih baik. Maka kami sampaikan Covid-19 jauh lebih kompleks bahkan dari krisis 1997-1998 karena kita tahu penyebabnya," ungkapnya.



    Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.