KUR TKI : PPTKIS Pertanyakan Realisasi KUR untuk TKI

KUR TKI dipertanyakan PPTKIS, baik terkait kesiapan bank penyalur maupun infrastrukturnya.

Madiunpos.com, MALANG — Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mempertanyakan realisasi pengucuran kredit usaha rakyat (KUR) untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) dari sisi kesiapan bank penyalur maupun infrastrukturnya.

Humas Asosiasi Perusahaan Penempatan TKI Maxi Mantofa mengatakan dengan ketidaksiapan bank maka ada sekitar 30.000 calon TKI yang tidak dapat diberangkatkan ke negara penempatan karena tidak bisa didanai lewat skema KUR.

“Jumlah itu terus menumpuk jika masalah pembiayaan untuk TKI dengan skema KUR tidak segera dapat diatasi,” ujarnya di sela-sela sosialisasi KUR untuk TKI di Malang, Selasa (10/11/2015).

Info yang dia terima dari Kemenaker menyebut bahwa ada dua bank pelaksana KUR TKI justru belum mendapatkan restu kementerian tersebut.

Ditalangi PPTKIS
Persyaratan bahwa dana KUR setelah TKI ditempatkan menyulitkan PPTKIS karena berarti harus mengeluarkan dana sendiri terlebih dulu. Yang menjadi masalah juga, plafon KUR untuk TKI tidak sesuai dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan PPTKIS.

Di sisi lain, koperasi dan lembaga keuangan lain yang biasanya mendanai TKI justru tidak dibolehkan lagi. PPTKIS harus menggunakan bank pelaksana KUR TKI, yakni BBNI, BBRI, Bank Mandiri, BII, dan Bank Sinarmas.

Periode peralihan dari 13 koperasi dan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan TKI juga terlalu mepet dengan periode pemberangkatan TKI periode 1-8 November 2015, di sisi lain bank penyalur KUR banyak yang tidak siap.

“Ketentuan baru itu diberlakukan pada 1 November 2015 dan belum dilakukan sosialisasi pada PPTKIS, kecuali hari ini,” ujarnya.

Biayai 560 TKI
Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Agusdin Subiantoro membantah bahwa bank penyalur KUR untuk TKI tidak menyalurkan pembiayaan.

Hal itu dibuktikan dengan 60 PPTKIS dengan 560 TKI berhasil diberangkatkan dengan pembiayaan dengan skema KUR. Namun sebagian besar calon TKI, memang belum berhasil diberangkatkan karena masalah pembiayaan tersebut.

Dia juga membantah, pengalihan pembiayaan TKI dari 13 koperasi dan lembaga pembiayaan ke bank penyalur KUR yang ditunjukan diberlakukan secara tiba-tiba. BNP2TKI sebenarnya sudah menyurati PPTKIS mengenai pengalihan tersebut pada 29 September lalu. “Jadi rupanya PPTKIS terlena,” ujarnya.

Bunga Lebih Rendah
Terkait pengalihan lembaga pembiayaan TKI, dia yakinkan, mestinya lebih mengutungkan lewat skema KUR karena bunganya lebih rendah, yakni 12% karena 12%-nya disubsidi pemerintah. Sedangkan jika lewat koperasi dan lembaga pembiayaan lain, justru lebih tinggi sehingga memberatkan TKI.

Terkait dengan skema pembiayaan yang dicairkan setelah TKI berangkat, menurut dia, mestinya tidak perlu dipermasalahkan PPTKIS karena praktik seperti sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. “Jadi problemnya komunikasi antara BNP2TKI, bank penyalur KUR, dan PPTKIS agar tidak ada kesalahpahaman,” ujarnya.