Buruh Madiun melawan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dengan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Madiun untuk menuntut salah satunya penghilangan dewan pengupahan. Madiupos.com, MADIUN –...
TAG : #PP Pengupahan
Index BeritaUMK 2015 diminta kalangan pengusaha didasarkan pada PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, padahal angkanya lebih rendah daripada tuntutan buruh, Madiunpos.com, SURABAYA — Pengusaha Jawa...
UMK 2015 untuk Kota Madiun diusulkan Rp1,393 juta/bulan karena didasarkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Madiunpos.com, MADIUN — Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengusulkan kepada...
UMK 2015 untuk Kabupaten Bojonegoro hanya naik 8% menjadi Rp1.461.000/bulan karena didasarkan pada PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Madiunpos.com, BOJONEGORO — Dewan Pengupahan Kabupaten...
UMK 2016 disepakati Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malang cukup ditetapkan dengan mekanisme sesuai PP Pengupahan. Madiunpos.com, MALANG — Berbeda dengan sikap sebagian besar serikat...
UMK 2015 untuk wilayah Malang ditentukan sesuai Peraturan Pemerintah Pengupahan terbaru. Madiunpos.com, MALANG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan besar Upah Minimum Kota (UMK)...