Wali Murid Demo ke DPRD Surabaya Soal SKD di PPDB SMP

Madiunpos.com, SURABAYA -- Belasan wali murid berdemo di DPRD Kota Surabaya. Mereka menuntut kejelasan sistem domisili yang berbenturan dengan sistem zonasi pada PPDB SMP tahun ini.

Mereka melakukan orasi sebagai bentuk ketidakpuasan dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada PPDB SMP. Mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan antara lain "Wakil Rakyat Harus Peduli Pendidikan, Kehidupan sudah sulit pendidikan jangan dipersulit"

Ratusan Orang Tua di Surabaya Protes PPDB SMP Jalur Zonasi

"Tidak sesuai, sedangkan kita datang ke Kepala Sekolah minta data domisili tidak dikasih. Harapan kami dan imbauan kami, minta tolong ada sekolah tapi kita tidak bisa menikmati, jangan orang yang jauh menikmati," kata Indah Sutoko salah satu wali murid saat aksi di DPRD Kota Surabaya, Kamis (2/7/2020).

Namun, aksi demo tidak berlangsung lama. Anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D yang membidangi pendidikan segera menemui mereka.

Tuntut Transparansi PPDB, Puluhan Wali Murid datangi Kantor Disdik Jatim

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah bersama dengan anggota lain yakni Akmarawita Kadir dan Hari Santosa menemui wali murid tersebut.

"Saya menerima cukup baik aspirasi bapak ibu. PPDB ini, sistem zonasi baru tahun kedua. Kita tahu saat ini masa pandemi semua pada keterbatasan. Termasuk niat kita ingin berkomunikasi harus via WA," ungkap Khusnul seperti dilansir dari Detik.com.

Disdik Jatim Akui Ada Banyak SKD Palsu dalam PPDB SMA/SMK, Akan Diproses Hukum

Khusnul juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menyediakan sepuluh nomor online. Nomor tersebutbisa diakses oleh wali murid untuk melakukan pengaduan terkait PPDB.

"Kami menerima masukan ini, nanti akan kami rapatkan pada siang hari ini,"tandas Khusnul.