Diminta Jokowi Turunkan Covid-19 dalam 2 Pekan, Ini Jawaban Gubernur Jatim

Madiunpos.com SURABAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu dua pekan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan kasus Covid-19.  Jawa Timur kini hanya terpaut 55 kasus dari DKI Jakarta di urutan pertama provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan pantauan Madiunpos.com di situs covid19.go.id pada Jumat (26/6/2020), kasus Covid-19 di DKI Jakarta sebanyak 10.600. Sementara di Jatim sebanyak 10.545 kasus.

Terkait permintaan Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan akan semaksimal mungkin dan mengerahkan seluruh daya dan upaya.

Zona Hijau Covid-19, Jokowi Apresiasi Langkah Kota Madiun

"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani COVID-19. Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," kata Khofifah di Surabaya, Jumat (26/6/2020), seperti dilansir detik.com.

Khofifah memaparkan selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Pihaknya selalu mempertimbangkan pendapat dari pakar epidemiologi dalam setiap pengambilan kebijakan.

Selain itu, Khofifah juga membeberkan fakta terkait tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan. Survey dari IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya menyebutkan tingkat kepatuhan masih kurang maksimal.

Jelang Iduladha, Harga Kambing di Madiun Anjlok

Sinergi Bersama

Khofifah mengatakan temuan pakar menyebut hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.

Di kesempatan yang sama, Khofifah mengungkapkan untuk menuntaskan pandemi ini, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pihaknya butuh sinergi bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus.

"Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten atau Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri," papar Khofifah.

Kepsek SMP di Surabaya Meninggal Karena Covid-19, Guru Rapid Test Massal

"Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," imbuhnya.