Kasus Covid-19 Tertinggi di Indonesia, Gubernur Jatim Ungkap Action Plan

Madiunpos.com, SURABAYA -- Setelah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengatasi Covid-19. Tim ini gabungan Forkompinda dan Satuan Tugas Gugus Covid-19 tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Seperti diketahui, ketiga daerah yang tergabung dalam Surabaya Raya ini menjadi penyumbang terbesar jumlah kasus Covid-19 di Jatim. Jatim sendiri kini menempati urutan pertama provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak, menyalip DKI Jakarta. Kini, kasusnya mencapai 10.886 pasien.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembentukan tim gabungan itu merupakah salah satu dari action plan yang ia  siapkan untuk menekan pertumbuhan Covid-19. Tim ini nantinya dalam koordinasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi dan evaluasi.

Update Covid-19 Jatim! Akhirnya Salip DKI Jakarta

"Sesuai arahan pak presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur," kata Khofifah di Surabaya, Sabtu (27/6/2020), seperti dikutip dari detik.com.

Action plan selanjutnya, yaitu dengan terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga perawatan dengan jumlah yang lebih banyak. Salah satunya, dengan menerjunkan Tim Gabungan COVID-19 Hunter Dinkes lokal. Khususnya di klaster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi masif.

Selain itu, akan dilakukan tracing atau pelacakan minimal 20 orang per kasus. Ada pula penyediaan ruang isolasi yang lebih besar, agar lebih nyaman. Khofifah menyebut keberadaan RS Darurat akan dioptimalkan.

Kasus Narkoba Semester I 2020 di Kota Madiun Meningkat

"Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringan harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar," imbuhnya.

Ketersediaan PCR

Saat ini, mesin PCR yang ada di Jatim berkapasitas 2.250 tes setiap hari. Sementara dalam seminggu, tesnya mencapai 13.500 spesimen. Khofifah menyebut tes ini pada minggu depan rencananya dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan.

Sementara terkait prakondisi memasuki new normal, Khofifah akan melakukan koordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota. Hal ini untuk mempertimbangkan agar sementara tetap menutup dulu aktivitas di level krusial. Seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat.

Menggembirakan, Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Jember Mencapai 41 Persen

Monitoring ini termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di pasar-pasar Surabaya Raya. Di samping itu, Khofifah juga akan membuat zonasi di setiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemiologi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.

Libatkan Tokoh Masyarakat

Khofifah menambahkan untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan pada masyarakat, pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya.

Sosialisasi ini terkait penggunaan masker hingga kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sistem support dan insentif juga perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker.

Dinkes Ngawi : Januari-Mei 2020 Ada 249 Kasus Demam Berdarah

"Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain maka Rate of Transmission (RT) bisa di bawah satu dan kurva bisa turun," lanjutnya.

RS Overload

Di kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan pentingnya rencana membendung Rumah Sakit yang overload, yang berdampak pada menurunnya kualitas hingga menyebabkan peningkatan kematian. Ada pula rencana untuk memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif, dan tracing.

"Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan," pungkasnya.