Muhammadiyah Nyatakan Tujuh Sikap Terkait Covid-19, Salah Satunya Minta Tunda Pilkada

Muhammadiyah desa pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentah di tengah pandemi Covid-19.

Muhammadiyah Nyatakan Tujuh Sikap Terkait Covid-19, Salah Satunya Minta Tunda Pilkada Muhammadiyah. (pwmu.co)

    Madiunpos.com, JAKARTA -- Desakan kepada pemerintah untuk menunda Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang terus mengalir. Kali ini datang dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Pilkada karena kondisi yang darurat. Kesehatan masyarakat harus jadi nomor satu daripada Pilkada.

    "Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal," kata Haedar melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

    Haedar juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau kembali jadwal Pilkada. Penularan Covid-19 masih tinggi, menurut Haedar, hal itu sangat berbahaya. "Terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," katanya.

    Dukungan untuk tenaga kesehatan juga diperlukan, menurut Haedar, para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial. Kesehatan masyarakat, dinilai Haedar, harus jadi prioritas utama saat pandemi.

    Tiga Menteri Kena Corona, Menag Jadi yang Teranyar

    "Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia," katanya.

    Haedar juga meminta semua organisasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi. Dia juga mengajak masyarakat disiplin protokol kesehatan. "Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan. Termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia," katanya.

    Sikap Muhammadiyah

    Desakan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak menjadi salah satu poin dari enam sikap PP Muhammadiyah atas pandemi Covid-19. Pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah ini disampaikan melalui pernyataan pers Nomor 20/PER/I.0/H/2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan di Yoyakarta, 21 September 2020. Penyataan ini ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.

    Berikut ini sikap dan pandangan PP Muhammadiyah;

    1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian.

    Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden.

    RSUD dr. Soedono Madiun Kehabisan Kit TCM, Tak Bisa Uji Swab Covid-19

    Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

    Jangan jadi komoditas politik

    2. Meminta kepada kepada para elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan seyogyanya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.

    Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa raga dalam menangani Covid-19.

    Tunda RUU Omnibus Law

    3. Meminta kepada DPR agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Sudah saatnya anggota DPR dan elite politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat.

    Tiga Orang Tewas dan Satu Luka Berat Dalam Kecelakaan Maut di Tol Mojokerto-Surabaya

    4. Terkait dengan Pilkada tahun 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.

    Bahkan di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.

    Tidak Sebar Hoaks

    5. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah. Serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya. Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apa pun, khususnya media sosial.

    Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia.

    Bacok Polisi, Dua Bandar Pemasok Sabu-Sabu di Seluruh LP Ditembak Mati

    6. Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan menjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19. Bersama dengan itu para tokoh dan organisasi keagamaan dapat menjadi suri teladan dan arif bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dengan memberikan solusi dalam semangat kebersamaan dan spiritualitas yang utama.

    7. Mengimbau kepada warga persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya. Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu, melayani, dan melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dengan penggalangan dana, peningkatan layanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

     

    Artikel ini telah tayang di iNews.id dengan judul "Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Pilkada karena Covid-19".



    Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.