Pimpinan DPRD Surabaya Curigai Hibah Kampung Tangguh Surabaya

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, mengatakan banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari Pemkot Surabaya untuk dana hibah kampung tangguh untuk memerangi Covid-19.

Pimpinan DPRD Surabaya Curigai Hibah Kampung Tangguh Surabaya Wali Kota Surabaya, Tri RIsmaharini. (Antara)

    Madiunpos.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan berupa dana hibah kepada Kampung Wani Jogo Suroboyo sebanyak Rp5 juta. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, tiap kampung tangguh harus mengajukan surat permohonan.

    Bantuan dana hibah untuk Kampung Tangguh diambil dari APBD Kota Surabaya. Hal tersebut juga tertuang dalam Perwali No. 48 Tahun 2020 tentang pemberian hibah dalam rangka penanganan dampak virus Covid-19 yang telah ditandatangani Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, pada 29 September lalu.

    "Sudah tak tandatangani satu minggu lalu, mungkin sedang persiapan untuk membaginya," kata Risma kepada wartawan di rumah dinas, Sabtu (3/10/2020).

    Listrik 8 Daerah di Jatim Padam Gara-Gara Layang-Layang di Kabupaten Madiun

    Risma mengatakan bahkan para camat mengusulkan untuk dilakukan swab kepada semua Kampung Tangguh. Pihaknya pun akan menyiapkan dan semuanya akan dilakukan tes swab.

    "Karena mereka bekerja berat, ngamankan supaya tidak keluar, mereka harus diisolasi di Asmara Haji itu mereka ngawal. Oleh karena itu ada bantuan [persetujuan] dari pemkot juga dari DPRD. Nanti ada data-data itu kita serahkan ke lurah camat komunikasi dengan RT/RW," jelas Risma.

    Di dalam permohonan hibah itu diajukan secara tertulis dengan jumlah lampiran, serta fotokopi keputusan camat pembentukan gugus tugas, laporan kegiatan hingga perincian barang yang dibutuhkan hingga pakta integritas. Bantuan Rp5 juta per RW akan ditransfer pada rekening masing-masing koordinator, totalnya ada 1.298 RW.

    Air Terjun Pengantin dan Mitos Tentang Hubungan yang Semakin Langgeng

    Di dalam aturan, terdapat tiga barang kebutuhan yang boleh dibeli. Yakni alat untuk pencegahan Covid-19 (masker, hazmat, dan sarung tangan), disinfektan untuk sterilisasi dan barang lainnya untuk penanganan Covid-19.

     

    Politisasi

    Pemkot juga meminta setiap kampung tangguh untuk menyetorkan laporan terkait pemakaian anggaran tersebut. Jika dana tersebut masih tersisa, wajib untuk mengembalikan dan dimasukkan kembali ke kas daerah.

    Risma menegaskan yang paling penting bukan hanya mengatasi penyakit. Tetapi juga perekonomian warga Surabaya. Jika tidak segera dipotong (persebaran virus) akan ada hambatan-hambatan aktivitas yang berdampak pada perekonomian daerah.

    Gambar Bupati Faida di 248 Ambulans Desa Ditutup Logo Pemkab Jember

    "Kenapa butuh data yang betul, supaya treatmen-nya betul. Karena treatmen-nya harus dipertanggung jawabkan, misalnya memberikan makanan itu kan pakai uang APBD itu harus dipertanggung jawabkan. Jadi data harus betul," pungkas Risma.

    Anggaran Pemkot Surabaya terkait Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo dalam mengatasi Covid-19 diduga dipolitisasi untuk kepentingan pemenangan paslon nomor urut 1 di Pilkada Surabaya 2020.

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, mengatakan saat dirinya melakukan reses banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari pemkot Surabaya untuk dana kampung tangguh untuk memerangi Covid-19.

    Chelsea vs Crystal Palace 4-0, Lampard: Kalem...

    "Sejak April masyarakat menggunakan anggaran sendiri. Sudah kita dorong Pemkot untuk menganggarkan untuk kampung tangguh, namun tidak direalisasikan," kata Reni saat jadi pemateri di diskusi Cangkrukan Demokrasi Sehat di Surabaya, Jumat (2/10/2020).

    Reni menyebut setelah lima bulan tidak ada bantuan dana kampung tangguh, tiba-tiba saat proses kampanye paslon di Pilkada Surabaya berlangsung, dana itu tiba-tiba dicairkan. Dana kampung tangguh kini didistribusikan ke masing-masing kampung.

    "Kenapa harus lima bulan kemudian, Pemkot mengeluarkan Perwali terkait dana kampung tangguh. Pemahaman saya seharusnya bulan April itu bisa digunakan, lewat belanja tidak terduga. Di mana bulan April itu pas lagi dibutuhkan masyarakat," ujar Reni.

    Dipecat PDIP, Bupati Semarang Mundjirin Tidak Akan Melawan

    Ketua Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Novli Bernado, memperkuat pernyataan Reni. Mereka berdua menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada Eri.



    Editor : Haryono Wahyudiyanto

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.