Jadi yang Tercepat Susun Laporan Keuangan, Pemkot Madiun Dipuji BPK Jatim
Pemkot Madiun butuh kurang dari sebulan untuk susun Laporan Keuangan Daerah 2019.
Madiunpos.com, SIDOARJO – Pemerintah Kota Madiun menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Ini membuktikan bahwa Pemkot Madiun bukan hanya tertib dalam administrasi melainkan juga cepat dalam pelaporan.
Dalam skala nasional, Pemkot Madiun menjadi yang tercepat kelima. Hal itu, langsung mendapat apresiasi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Harry Purwaka, saat penyerahan, Rabu (29/1/2020).
‘’Kalau dulu pemerintah daerah biasanya baru menyerahkan laporan di bulan kedua bahkan ketiga. Luar biasa untuk Kota Madiun yang sudah menyerahkan di bulan Januari,’’ kata Harry, dalam rilis yang diterima Madiunpos.com.
Harry sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkot Madiun dalam menyusun dan menyelesaikan LKD 2019. Laporan dapat diselesaikan kurang dari sebulan. Hal itu memantik semangat timnya untuk melakukan hal serupa. Tugas selanjutnya memang ada di BPK Jatim. Yakni, melakukan audit atas laporan yang diberikan. Waktunya enam bulan. Namun, Harry berharap pihaknya bisa menyelesaikan audit kurang dari batas waktu tersebut.
‘’Sejak diserahkan ini, kami memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maksimal 60 hari mulai besok. Kami mohon kerja sama dan bantuan dari Pemkot Madiun agar pelaksanaan audit juga bisa berjalan lancar dan cepat seperti penyusunan laporan yang dilakukan Pemkot Madiun,’’ harapnya.
Wali Kota Madiun, Maidi, selalu menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas. Termasuk tim yang tergabung dalam penyusunan LKPD tersebut.
Wali Kota memastikan penyusunan tetap serius kendati dilakukan lebih cepat daripada biasanya. Begitu juga dengan tugas dan pekerjaan lain. Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur. Wali Kota menginstruksikan agar OPD terkait menggunakan tender cepat agar pembangunan infrastruktur segera terlaksana,. Harapannya, manfaat pembangunan segera dapat dirasakan masyarakat.
‘’Semua kegiatan di Kota Madiun di bawah kepemimpinan saya harus sesuai aturan. Setiap OPD harus mengedepankan itu,’’ ujar Wali Kota.
Terkait permintaan BPK, ia menyebut akan membantu dan kooperatif selama proses audit. Hal itu dilakukan semata-mata agar proses berjalan lancar dan cepat.
‘’Setiap OPD yang diperiksa BPK sudah saya minta untuk membantu apa saja berkas-berkas yang diperlukan saat audit. Itu wajib dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini sesuai dengan salah satu visi misi kami, Madiun Kota Terbuka,’’ ungkapnya. (Adv)
Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy
Baca Juga
- Jos! Pemkot Beri Beasiswa Kuliah S1 Bagi Puluhan Narapidana Lapas Madiun
- Pembangunan Replika Monas di Alun-alun Madiun Dikritik, Ini Tanggapan Wali Kota
- Pendaftar Membeludak, Pemkot Madiun Pilih 160 Pemuda untuk Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Tragis! Guru SMPN di Madiun Hukum Siswa Lari di Lapangan hingga Kakinya Melepuh
- Delegasi dari Bangladesh & Kenya di Madiun Sepekan untuk Belajar soal Kesehatan
- Tata Kawasan Kota, Pemkot Madiun Relokasi Puluhan PKL ke Lapak UMKM Rimba Dharma
- Bentuk Perhatian kepada Warga Lansia, Wali Kota Madiun Bagikan Kursi Roda
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.