Penyaluran BST Tidak Tepat Sasaran, Warga Ponorogo Geruduk Dinas Sosial

Madiunpos.com, PONOROGO — Puluhan warga Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo mendatangi kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, Selasa (2/6/2020). Mereka memprotes penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Sekitar tiga puluh warga dari desa tersebut mempertanyakan mekanisme penyaluran BST yang kacau. Mereka juga membawa bukti berupa kartu keluarga (KK) miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi tidak mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 per bulan itu.

Perwakilan warga tersebut, Umar Totok, yang juga menjadi Ketua RT 002/RW 002 di Desa Gupolo, mengaku kerap mendapatkan pertanyaan tentang penyaluran BST. Lantaran tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ia kemudian membawa warganya ke kantor Dinsos P3A  untuk mendapatkan jawaban.

Kabupaten Ponorogo Mulai Uji Coba New Normal

“Saya sebagai Ketua RT selalu ditanya orang-orang kok tidak mendapat bantuan. Itu yang mengurus kan pemerintah desa. Satu-satunya jalan ya saya bawa warga ke sini. Biar jelas,” kata dia.

Totok menilai banyak warganya yang layak mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBN itu tetapi tidak mendapatkannya. Padahal, ada warga yang dinilai mampu tetapi justru mendapatkan bantuan itu.

Dia menegaskan kedatangannya ke Dinsos P3A juga membawa sejumlah KK miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Menurutnya sebagian besar warganya merupakan buruh tani dan pekerja lepas yang terdampak selama pandemi Covid-19.

Update Covid-19 Madiun! Ada Tambahan 1 Pasien Positif Corona, Suami dari Pasien Nomor 04

Kepala Dinsos P3A Ponorogo, Supriyadi, mengatakan warga dari Desa Gupolo datang ke Dinsos P3A untuk menanyakan penyaluran BST. Menurut warga penyaluran BST di desa mereka terjadi kerancuan dan tidak tepat sasaran. Warga yang datang juga membawa foto kopi KTP warga yang dinilai tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan.

“Warga yang datang ke sini untuk menanyakan progress bantuan sosial ada beberapa sebelumnya. Tetapi paling banyak memang dari Desa Gupolo ini. Mereka menanyakan bantuan BST. Karena dinilai yang tidak mampu malah tidak dapat bantuan,” jelasnya.

Supriyadi menjelaskan saat ini bantuan yang diberikan kepada masyarakat baru bersumber dari APBN dan dana desa. Masyarakat tidak perlu risau karena masih ada bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten Ponorogo.

Mengenai data yang dianggap salah sasaran, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap data yang diusulkan warga. Apakah data warga miskin itu belum masuk atau sudah masuk untuk mendapatkan bantuan.

Coba Bunuh Diri, Pria Ngawi ini Potong Urat Nadi dan Tusuk Perut Sendiri

“Kalau memang belum akan dilakukan verifikasi lapangan,” kata dia.

Lebih lanjut, sampai saat ini ada 580 orang yang belum mengambil BST di Kantor Pos. Ada beberapa faktor mengenai bantuan tersebut belum diambil, seperti karena sakit, penerima sudah meninggal dunia, TNI, PNS, dan Polri. Kalau memang tidak tepat sasaran, pihaknya akan mengusulkan penerima itu untuk dihapus dan diganti dengan yang lain.

“Kita cari tahu dulu penyebab tidak diambilnya itu apa. Kalau memang tidak tepat sasaran ya akan kita ganti. Tetapi ini prosesnya harus hati-hati. Penggantinya harus memenuhi syarat,” jelasnya.