Sepekan PPKM, Mobilitas Masyarakat Jatim Baru Turun 13 Persen

Madiunpos.com, SURABAYA – Mobilitas warga Jawa Timur (Jatim) baru turun 13 persen selama tujuh hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Dari pusat [diminta] mobilitas turun 40 persen, untuk Jatim baru turun 13 persen. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir [PPKM] ditingkatkan terus oleh forkopimda [kabupaten/kota]," ujar Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto, di Kantor Pemprov Jatim, Senin (18/1/2021).

Suharyanto menjelaskan dalam rapat evaluasi tadi diikuti oleh 38 forkopimda kabupaten/kota di Jatim secara virtual. Seluruh kabupaten/kota, disebutnya terus bersinergi untuk mencapai target dari pusat.

Pasar di Blitar Ditutup 3 Hari setelah Pedagang Meninggal karena Covid-19

"Tadi rapat dipimpin Ibu Gubernur secara virtual, sudah semangat semuanya [forkopimda] bersinergi dan bersama mengendalikan wilayahnya untuk mencapai target pemerintah pusat. Minimal terus meningkat dari 13 persen. Nanti mobilitas turun, kasus [Covid-19] turun, dan meninggal [akibat Covid-19] turun," terangnya.

Suharyanto menjelaskan, setelah tujuh hari pelaksanaan PPKM di Jatim, ada kecenderungan penurunan kasus baru Covid-19.

"Intinya saat dilaksanakan PPKM untuk Jatim terdapat penurunan angka positif Covid-19 maupun [kasus] meninggal. Sasaran PPKM yakni menurunnya mobilitas masyarakat," katanya.

Kini Zona Merah Covid-19, Ponorogo Siap Terapkan PPKM

Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, menyampaikan ada beberapa langkah yang diambil Pemprov Jatim. Salah satunya yakni penambahan kapasitas bed rumah sakit.

"Ada beberap penekanan dari Bu Gubernur, termasuk tambahan bed untuk pasien. Di RS Dungus bisa 150 bed. Prokes ditingkatkan. Ada gerakan nasional plasma convalescent juga," ungkapnya.

Mantan Bupati Tulungagung ini menambahkan untuk saat ini belum ada pembahasan terkait diperpanjang tidaknya masa penerapan PPKM.

Covid-19 Gejala Ringan, Begini Tips Tetap Aman Isolasi Mandiri di Rumah

"Masih ditunggu dan dievaluasi sampai 25 Januari. Dan perpanjangan atau tidak itu kewenangan pusat," pungkasnya.