Tenaga Honorer Dihapus pada 2023, Ini Langkah Pemkot Madiun

Madiunpos.com, MADIUN -- Pemerintah berencana menghapus status tenaga honorer pada 2023. Nantinya pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi rencana pemerintah pusat itu, Wali Kota Madiun, Maidi, menyampaikan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Pihaknya mengklaim telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di Pemkot Madiun dengan menyekolahkan pegawainya yang saat ini masih berstatus sebagai honorer/pegawai kontrak.

“Pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi PPPK, seperti harus lulusan S1 dan D3, kita ikutkan ke sana [seleksi CPNS dan PPPK],” kata Maidi kepada Madiunpos.com, kemarin.

Dia mengatakan tenaga honorer di Pemkot Madiun ada sekitar 300 orang. Mereka ini tersebar di sejumlah dinas. Tenaga honorer tersebut selama ini direkrut untuk membantu pekerjaan dari PNS di masing-masing dinas.

143 Kades Dilantik, Ini Pesan Penting Bupati Madiun

Tenaga honorer di pemkot, lanjut dia, ada yang sudah lulus S1 dan D3. Namun, sebagian tenaga hanya lulusan SMA/SMK. Bagi yang sudah lulus dari jenjang S1 maupun D3 nantinya bisa mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Sedangkan bagi tenaga honorer yang lulusan SLTA harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 maupun D3. Untuk itu, pemkot dalam beberapa tahun terakhir telah menyekolahkan sejumlah tenaga honorer tersebut.

“Sudah kita sekolahkan. Ini sudah angkatan kedua. Ada 80 orang dan 78 orang. Persyaratan ini penting dipenuhi supaya nanti bisa ikut seleksi PPPK dan CPNS,” jelas Maidi.

Meski demikian, Maidi menyampaikan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diikutkan dalam rekrutmen PPPK dan CPNS. Seperti untuk pekerjaan tukang pembersih jalan dan petugas jaga sekolah. Untuk tenaga tersebut, pemkot menyiasatinya dengan merekrut tenaga upahan.

Pemkot Madiun Datangkan Tim Ahli dari Solo untuk Bongkar Bong Cino

“Penjaga sekolah dan petugas bersih-bersih jalan itu kan tidak bisa. Kan enggak mungkin lulusan sarjana dan D3 itu menjadi penjaga sekolah dan petugas bersih-bersih jalan. Itu sudah kita atasi dengan tenaga upahan,” terangnya.

Wali kota menekankan supaya seluruh tenaga honorer di Pemkot Madiun bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga nantinya bisa mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun, Haris Rahmanudin, mengatakan pemkot akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023. Selama ini pemkot merekrut tenaga honorer karena untuk pemenuhan layanan bagi masyarakat.

“Kita ikuti aturan saja. Kita menunggu ketentuannya nanti seperti apa,” kata Haris.