Usung Mantan Kapolda Jatim jadi Cawali Surabaya, DPP dan DPW Partai Nasdem Jatim Dituding Tak Prosedural

Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya menyesalkan langkah DPP dan DPW Jatim yang tak prosedural dalam mengusulkan bakal calon walikota Surabaya.

Usung Mantan Kapolda Jatim jadi Cawali Surabaya, DPP dan DPW Partai Nasdem Jatim Dituding Tak Prosedural Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jatim Sri Sajekti Sudjunadi bergenggaman tangan dengan Bakal Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin disaksikan pengurus DPP Nasdem dan anggota DPRD Surabaya saat bersilaturahmi di kantor DPP Nasdem di Jakarta beberapa waktu lalu. (Antara)

    Madiunpos.com, SURABAYA -- DPD Partai Nasdem Surabaya menyesalkan langkah tak prosedural DPP dan DPW Partai Nasdem Jatim dalam mengusung mantan Kapolda Jatim, Machmud Arifin, sebagai bakal calon wali kota (cawali) Surabaya. Langkah DPP dan DPW kontraproduktif dengan langkah DPD yang melakukan proses penjaringan untuk menenukan bakal cawali dan cawawali yang akan diusung di Pilkada Surabaya 2020.

    "Kasihan bakal cawali dan cawawali Surabaya yang ikut berproses mulai mendaftar sampai uji kelayakan dan kepatutan," kata Ketua DPD Partai NasDem Surabaya, Sudarsono, di Surabaya, Selasa (21/1/2020) seperti dikutip Antara.

    Tiga pekan lalu, Machmud sudah bersilaturahim sekaligus mendaftarkan diri sebagai bakal cawali Surabaya ke DPP. Di sana ia diterima Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Sri Sajekti Sudjunadi; pengurus DPP dan anggota DPRD Surabaya, Imam Syafii. Padahal, saat itu penjaringan bakal cawali dan cawawali sudah ditutup.

    Menurut Sudarsono, seharusnya DPP dan DPW memanggil terlebih dahulu 11 orang yang mendaftar mengikuti penjaringan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa setelah di survei tidak ada nama mereka yang muncul. Dengan demikian, NasDem akan mencalonkan calon yang mempunyai popularitas, elektabilitas dan akseptabiltas bagus yang punya kemungkinan menang.

    "Biar mereka yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran serta dana untuk sosialisasi tidak kecewa. Kasihan mereka yang sudah mendaftar. Kalau seperti ini kan pembohongan publik namanya," ujarnya.

    Ia juga menyesalkan pemberian mandat untuk menyambut Machfud Arifin di DPP adalah anggota DPRD Surabaya, Imam Syafii, yang diketahui bukan pengurus DPD.

    "Sebenarnya masih ada Hari Santoso selaku Sekretaris DPD dan juga anggota DPRD Surabaya, kenapa tidak beliau saja," katanya.

    Sementara itu, Imam Syafii mengaku ikut menyambut Machfud bukan dalam kapasitas sebagai pengurus DPD melainkan anggota DPRD Surabaya dari NasDem.

    "Saya cuma mewakili anggota DPRD Surabaya dari NasDem," ujarnya.



    Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy

    Get the amazing news right in your inbox

    Berita Terpopuler

    0 Komentar

    Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.

    Komentar Ditutup.