Janji Gubernur Khofifah Untuk Bangkitkan UMKM di Jawa Timur
UMKM jadi tulang punggung perekonomian di Jatim.
Madiunpos.com, SURABAYA -- Salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk di tengah pandemi Covid-19 adalah dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pelibatan UMKM yang lebih dominan dalam pemulihan ekonomi perlu dilakukan. Terlebih di Jawa Timur kontribusi UMKM mencapai 54% dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Jatim.
"Saya yakin, sektor UMKM ini yang akan bisa memberikan daya dukung terhadap bangkitnya perekonomian di Jatim," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara pelantikan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (Kafegama) Jatim Periode 2020 - 2023, melalui video conference, Sabtu (5/9/2020).
Mengutip jatimprov.go.id, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, anggaran senilai Rp454,26 miliar disiapkan Pemprov Jatim. Dana ini akan digunakan untuk penguatan kelembagaan, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha, serta penguatan SDM koperasi usaha kecil menengah (KUKM).
Tergerus Mata Air, Jalur Alternatif Tulungagung-Trenggalek Longsor
Khofifah memaparkan berdasarkan data BPS, populasi UMKM Jatim menurut sensus ekonomi tahun 2016 dan survey pertanian antar sensus 2018 meningkat sebesar 9.78 juta unit.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, Pemprov Jatim memiliki banyak program untuk mendorong roda perekonomian. Salah satunya adalah Jatim Puspa. Jatim puspa ini yang akan mem-backup penanganan Covid-19 lewat pemberdayaan BUMDes dan usaha ekonomi masyarakat berbasis perempuan kepala keluarga.
"Juga terdapat bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi seperti permodalan BUMDes. Ada juga bantuan Presiden produktif usaha mikro hingga fasilitasi standarisasi produk UMKM dan sebagainya," tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Selain itu, Khofifah juga mengaku menyiapkan beberapa strategi antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) plus dengan sasaran lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan. Utamanya, untuk menjaga basis konsumsi masyarakat guna memperkukuh pondasi perekonomian Jawa Timur.
BPNT
Di masa pandemi Covid -19 ini, Pemprov Jatim juga menyiapkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). "Jadi sebesar 50 persen BPNT dari pusat kita tambahkan dari total Rp200.000 ditambahkan 50 persen menjadi Rp100.000 sehingga total menjadi Rp300.000, kepada seluruh penerima BPNT kepada penerima berbasis kelurahan," terangnya.
Dalam memberikan ketahanan pangan di Jatim, Khofifah berkolaborasi dengan banyak elemen untuk mengoptimalkan peran lumbung pangan Jatim yang mampu menjangkau hingga di 38 kabupaten dan kota.
"Adanya pandemi Covid-19 ini memberikan tugas kepada Pemprov Jatim bagaimana pangan ini terjaga dengan aman dan terjangkau dan dipastikan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran," terang Khofifah.
Editor : Kaled Hasby Ashshidiqy
Baca Juga
- Inginkan Suroan & Suran Agung Tanpa Konflik, Ini Pesan Wali Kota Madiun
- Motif Pelaku Pembunuhan Perempuan Muda di Kamar Kos Madiun Terungkap
- Satu Pengendara Motor Luka Berat dalam Kecelakaan di Depan PG Kanigoro Madiun
- Petugas Imigrasi Ponorogo Tangkap 5 Orang Sindikat Perdagangan Ginjal Internasional
- Diduga Korban Pembunuhan, Perempuan Muda Ditemukan Meninggal di Indekos Madiun
- Jadi Pengedar Sabu di Madiun, 2 Anggota Polisi Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara
- Gandeng Google Indonesia, Pemkot Madiun Latih Ratusan Guru Manfaatkan Chromebook
0 Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama untuk menanggapi berita ini.